Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) melanggar Hak Asasi Manusia Ayo Lawan dan Bangun Gerakan Rakyat

Risnati Malinda

OYK Harus Dilawan

Pemberlakuan Operasi Kependudukan yang dilakukan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta yang saat ini marak diberlakukan, merupakan wujud nyata politik pemerintah dan elit politik yang anti rakyat miskin, bukan anti kemiskinan. Pemerintah bilang Operasi Yustisi ini atas nama perundang-undangan, tapi sebenarnya tindakan operasi kepada rakyat miskin inilah yang melanggar UUD 45. Dan lebih penting lagi adalah bahwa OYK ini melanggar Hak Azasi Manusia, atau melanggar hak-hak dasar warga negara. Bohong saja kalau penguasa bilang bahwa OYK ini demi ketertiban masyarakat, bohong kalau OYK ini demi kepentingan nasional, dan bohong juga kalau OYK ini untuk kemajuan Jakarta. Sebenar-benarnya OYK ini adalah cara pemerintah (dan didukung oleh semua parpol) untuk lepas tanggung jawab dari persoalan kemiskinan rakyat. Karena bagi rakyat bagaimana mungkin ada ketertiban tanpa kesejahteraan? Di negara maju memang rakyatnya bisa tertib buang sampah, bisa tertib berdagang di ruangan, bisa tertib tanpa ada kekumuhan dan sebagainya. Tapi apakah sebab utamanya rakyat di negara maju bisa sadar dan tertib? Tidak lain jawabannya adalah bahwa rakyat di negara maju lebih sejahtera! Dengan sejahtera maka mereka tidak perlu cari makan dengan jadi pengamen, tidak perlu jadi asongan dan seterusnya. Dan darimana kesejahteraan di negara maju didapat? Tidak lain juga dari mengambil kekayaan alam Indonesia dan negara berkembang lainnya. Baja kita, nikel kita, minyak kita, kayu kita, batubara kita, gas alam kita, dan lain-lain, sebagian besar tidak berada di Indonesia dan membangun Indonesia. Hampir seluruhnya kekayaan alam kita diolah dan memajukan negara lain. Lalu dalam kondisi kemiskinan rakyat yang dimana-mana ini, apa sikap pemerintah dan partai-partai? Bukan ketertiban agar kekayaan alam Indonesia untuk rakyat Indonesia, bukan itu menertibkan kepentingan asing itu yang mereka lakukan. Tapi ketertiban untuk mengatur rakyat miskin, agar tidak menggangu keuntungan asing di Indonesia, dan agar keuntungan elit dan kaum pemodal Indonesia yang jadi agen-agennya asing.

Sebagai rakyat Indonesia, apalagi bagi rakyat miskin korban berbagai operasi, harus jelas menolak OYK. Hukum apapun akan salah dan harus dilawan kalau dari hukum itu rakyat jadi tidak bisa mencari penghidupan. Apalagi hukum di Indonesia juga jelas tidak membenarkan setiap operasi-operasi itu. Tapi rakyat tidak dijelaskan tentang hukum-hukum yang melindungi hak-haknya. Yang dijelaskan oleh penguasa hanyalah hukum-hukum yang melarang, mengatur, membatasi rakyat untuk mendapat hak-haknya. Sehingga akhirnya hukum-hukum di Indonesia hanya jadi pajangan, biar seakan-akan dilihat demokratis oleh dunia internasional. Termasuk kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebenarnya juga telah ditandatangani oleh pemerintah, tentang hak-hak rakyat yang harus dilindungi. Semua itu tidak ada yang diberitahukan, juga konvensi international yang menegaskan hak sebagai warga negara untuk berpindah tempat dalam negaranya dan dilindungi hukum. (Sekitar 3 tahun lalu Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi International untuk Hak Asasi Manusia tentang hak sipil dan politik bagi warga negara. Seharusnya dengan meratifikasi konvesi international tersebut artinya pemerintah harus menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip konvensi secara penuh dalam penjabaran hukum.

Setiap perumusan hukum harus sejalan dengan Konvensi-Konvensi yang diadopsi sebagai warga negara dunia yang mematuhi hukum international. Seperti hak kebebasan untuk berpindah tempat tinggal di manapun dalam lingkaran negaranya, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya.
Maka jika orang ingin berpindah dari kampung-kampung di Jawa atau provinsi lainnya ke Jakarta, mereka memiliki hak tersebut, dan tidak ada otoritas manapun dapat menghentikan mereka baik ketika dalam perjalanan, tidak dapat membatasi ke kota mana mereka akan pergi, dan juga tidak boleh memaksa memulangkan mereka dari kota tujuannya.

Tapi dasar pemerintahan anti rakyat miskin. Pada kenyataannya setiap hari bukan perlindungan hak yang didapat warga, tapi penangkapan-penangkapan terhadap rakyat miskin. Sekali lagi, inilah watak asli politik penguasa Indonesia sekarang (pemerintah dan partai-partai di DPR), bukan anti kemiskinan tapi anti rakyat miskin!

Rakyat Ke Kota untuk Dapat Penghidupan

Mari kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan pertama adalah kenapa rakyat Indonesia hari ini terus pergi dari daerah asal mereka, dan mendatangi kota besar seperti Jakarta? Jawabnya adalah bahwa masyarakat dari kampung-kampung dan desa-desa di luar kota besar, sejatinya tidak juga ingin berkerja di kampung sendiri dan tidak perlu pindah ke luar kota atau luar negeri. Apalagi jika di kampung sendiri mereka bisa tinggal bersama keluarga dan saudara. Tetapi kenapa juga rakyat pindah ke kota (biasa disebut urbanisasi)? Adalah karena mereka dipaksa oleh kemiskinan! Rakyat desa dipaksa melakukannya demi mencari penghidupan yang layak. Ini saja sebenarnya sudah bukti pemerintah yang gagal menyediakan lapangan kerja di desa-desa.

Pertanyaan kedua adalah, kemana rakyat desa akan pindah? Sudah jelas, bahwa rakyat akan pindah dari desa dan daerah terpencil ke kota besar. Rakyat tidak pindah dari kota besar ke daerah terpencil. Ini semakin menjelaskan kenyataan yang kita penting pahami, bahwa perekonomian tidak merata di Indonesia, dan hanya di kota-kota tertentu.
Pertanyaan ketiga adalah kenapa tidak ada pekerjaan di desa, di daerah luar kota besar dan di daerah terpencil tersebut? Jawabnya adalah bahwa sistem ekonomi politik yang sekarang berjalan di Indonesia, adalah sistem yang didasarkan bagaimana penguasa dan pengusaha bisa dapat untung, bukan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat sudah hanyalah janji kosong para elit kalau mau pemilu. Sejatinya tidak ada ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kalaupun pembangunan dilakukan adalah untuk keuntungan para pengusaha. Sebagai contoh adalah, sejatinya bukan pabrik didirikan karena pemerintah ingin rakyatnya bekerja, tapi pabrik dibangun agar pengusaha dapat untung. Karena tidak mungkin keuntungan ini datang sendiri, maka pemerintah dan pengusaha melibatkan buruh sebagai mesin pengolah bahan. Makanya kita akan selalu melihat kaum buruh Indonesia mendapat gaji yang selalu tidak cukup untuk hidup layak, tapi pengusahanya makin kaya. Nah dengan sistem seperti ini, sehingga industri hanya dibangun di tempat-tempat yang dimaui pengusaha, baik pengusaha asing maupun pengusaha nasional. Dan karena desa tidak dianggap menguntungkan dibangun bagi pengusaha, ya terus menerus desa tertinggal ekonominya. Dan akhirnya lapangan kerja hanya ada di kota. Apalagi bagi petani sekarang, lebih banyak duit untuk belanja barang di luar hasil pertanian, dibanding duit yang didapat dari hasil pertanian. Kan gila, sudah ratusan tahun tetap saja bajak kerbau menjadi andalan petani kita mengolah sawah. Apakah karena Indonesia tidak sanggup buat traktor murah? Bukan! Tapi karena bikin industri traktor tidak menguntungkan bagi pengusaha.

Kebijakan-kebijakan pemerintah sendirilah yang telah melahirkan persoalan-persoalan, yang memangkas habis semua kemungkinan untuk mencari penghasilan di daerah mereka sehingga memaksa mereka pindah.
Dan ketika mereka datang kekota besar seperti Jakarta, lantas apa yang mereka dapatkan? Kesulitan mencari pekerjaan bahkan untuk masuk ke kota tujuan saja mereka menghadapi kebijakan yang dibuat-buat pemerintah dengan alasan pendatang musiman, seperti OYK yang sangat memiriskan hati. Seharusnya pemerintah mensejahterakan rakyat dengan kebijakan yang menguntungkan rakyat, dan bukan sebaliknya mengorbankan rakyat yang diaggap menjad beban dan defisit negara. Sejatinya persoalan pemerintah indonesia adalah ketundukan mereka pada kepentingan negara asing, dengan pembayaran hutang luar negeri yang semakin besar jumlahnya yang diwariskan dari sejak Suharto berkuasa, ditambah lagi kebijakan negara-negara imperialis (atau penjajah ekonomi internasional) yang memaksakan Indonesia menjadi negara yang tergantung pada impor produk luar negeri. Kebijakan ekonomi di Indonesia lewat International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Asian Development Bank mendiktekan kebijakan ekonomi pasar diterapkan di Indonesia, yang selalu hanya menguntungkan negara kaya.

Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini?

Ada pelajaran berharga dari perjuangan rakyat di luar negeri, terutama, Amerika Latin. Tentang bagaimana rakyat akhirnya bisa memiliki pemerintahan yang baik kepada rakyat, dan akhirnya menjalankan program-program yang dibutuhkan rakyat. Pelajaran penting adalah dari apa yang terjadi di Venezuela. Saat Presiden Venezuela Hugo Chavez yang didukung rakyat berhasil memimpin, hal pertama yang dia lakukan adalah menjalankan program sosial untuk kepentingan rakyat, dengan program makanan gratis, pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat miskin di Venezuela. Alasannya kalau rakyat dapat kesehatan dan makanan yang baik, maka akan ada kekuatan rakyat yang maju dan bisa membangun negara. Dan program-program ini semua bisa dijalankan dengan menasionalisasi perusahaan minyak ASDVS menjadi milik negara. Sebelum itu semua, dan yang paling penting, adalah proses rakyat merebut kekuasaan dari tangan orang kaya di Venezuela. Proses penyingkiran mereka dari kekuasaan adalah perjuangan panjang rakyat Venezuela menunjukkan kekuatannya. Dan ternyata rakyat Venezuela terbukti bisa menunjukkan bahwa kekuasaan anti rakyat bisa disingkirkan dan dibangun pemerintahan rakyat. Kekuatan rakyat untuk itu adalah organisasi dan persatuan rakyat, dengan membawa program kerakyatan yang terus-menerus.

Untuk kita rakyat Indonesia untuk bisa lepas dari masalah kemiskinan, tidak mungkin menunggu kebaikan elit politik. Rakyat harus bangun kekuatannya sendiri. Sehingga kekayaan alam Indonesia yang luar biasa besar ini memang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, dan bukan lagi dikuasai kaum pemodal asing maupun pemodal dalam negeri. Gerakan rakyat Amerika Latin terus sampai hari ini berjalan, sekalipun dilawan oleh Amerika Serikat. Dan gerakan rakyat Indonesia pun sudah seharusnya tida ketinggalan. Perubahan untuk adanya negeri yang lebih baik itu mungkin ada di Indonesia, selama kita, rakyat miskin, mau belajar dan berjuang dengan kekuatannya sendiri.

Perlawanan terhadap Operasi Yustisi harus kita jadikan bagian dari pembangunan kekuatan gerakan rakyat.